Kang Ace menuturkan, selain PKH, pemerintah dan Komisi VIII DPR juga menganggarkan dana untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menelan total anggaran se-Indonesia Rp45 triliun. Program BPNT diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga penerima masyarakat (KPM) dan disalurkan sebulan sekali.
“Karena itu, saya ingin uang negara yang besar itu harus betul-betul efektif efisien, dan tepat guna, tepat sasaran, digunakan untuk mencapat tujuan PKH itu. Sesuai peruntukkannya. Dana PKH tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain,” tutur Kang Ace.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 2 (Kabupaten Bandung-Bandung Barat) ini mengatakan, kegiatan P2K2 dilaksanakan agar PKH digunakan sesuai tujuan utama.
“Jangan sampai dana PKH diangge (dipakai) foya-foya. Diberikan ke pameget (suami) untuk membeli rokok. Saking cintanya ka pemeget. Tidak boleh seperti itu,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kang Ace kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kedua, anak sekolah. Ketiga, kesejahteraan lansia, dan keempat diabilitas.
Kang Ace mengatakan, alasan komponen pertama untuk kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita, karena masa itu yang paling menentukan bagi kehidupan rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa.
“Kita (Indonesia) ingin lepas dari stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Ibu hamil dan menyusui itu menentukan masa depan anak,” kata Kang Ace.
Stunting sangat berbahaya. Jika anak gagal tumbuh karena mengalami kekurangan gizi dan nutrisi kronis dampaknya berbahaya terhadap masa depan anak tersebut.















