MetroMediaNews.co – Ketua Korwil Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Tulang Bawang (Tuba), Junaidi Amrin meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa ulang jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang terkait pengunaan anggaran keuangan di sekretariat setempat, yang diduga banyak penyimpangan.
Penyimpangan sisinyalir dalam penggunaan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 akhir.
Menurut Junaidi, didalam pagu anggaran Sekretariat DPRD-Tuba dianggarkan untuk biaya berlangganan Media meliputi media cetak, online maupun Elektronic namun sejak sembilan (9) yang lalu sampai dengan hari ini (30-12) biaya belanja hampir seluruh media belum di bayarkan oleh pihak perusahaan Media.
Ironis menurut Junaidi karena dana yang dianggarkan oleh Sekretariat DPRD mencapai milyaran rupiah.
“Kami berharap BPK-RI dan KPK dapat segera turun untuk melakukan audit penggunaan anggaran yang dilakukan Sekretariat SPRD Tuba, karena kami mensinyalir anggaran yang sudah dianggarkan tersebut dipergunakan oknum- oknum yang ada untuk keperluan yang tidak tepat sararan dan diduga di Korupsi oknum tertentu” jelas Junaidi kepada awak media, di Kantornya di Menggala, Senin (30/12/2019).
Dirinya berharap pihak Sekretariat DPRD Tuba segera membayar tunggakan langanan media, karena terus terang media yang sudah diterima oleh pihak Seretariat kami cetak dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apabila tunggakan langganan media kami tidak segera dibayarkan kemungkinan besar kami seluruh perusahaan media di Tulang Bawang akan melakukan aksi demo.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwa) DPRD Tuba, Baddarudin saat dihubungi melalui telpon selulernya , sampai dengan berita ini diturunkan belum ada tanggapan.
Editor: Dedy Rahman
Penulis: M.Nasir
