BANDUNG BARAT, METROMEDIANEWS.CO – Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan manusia yang sejalan dengan Visi Cermat, terhitung sejak 2016 hingga 2018 mendatang Pemerintah Kab. Bandung Barat akan membentuk sekitar 74 kelompok Kampung Keluarga Berencana (KB) yang telah terprogram secara serius dan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.
Pembentukan Kampung KB ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kondisi obyektif permasalahan kependudukan yang dikemas kedalam 4 isu strategis kebijaksanaan pembangunan kependudukan dan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Keempat isu strategis tersebut meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk serta pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Penanganan seluruh isu dan permasalahan tersebut dilakukan secara serius dan terpadu melalui Program Kampung KB,” jelas Bupati Bandung Barat, H. Abubakar pada Peringatan Hari Keluarga Ke 24 Tingkat Kab. Bandung Barat di Cisarua, Selasa (29/8).
Ia menjabarkan bahwa pengendalian kuantitas penduduklebih diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui usaha Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sementara itu, pengembangan kualitas penduduk terkonsentrasi pada masalah derajat kesehatan ibu dan anak, peningkatan potensi ekonomi keluarga, pemantapan ketahanan keluarga dan tingkat pendidikan.
Sedangkan pengarahan mobilitas penduduk tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk dari daerah padat menuju daerah kurang padat saja, tetapi juga dihadapkan pada perpindahan yang berhubungan dengan ketersediaan dan pencarian lapangan kerja.
“Dan yang keempat adalah pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan yang menyangkut penyediaan data mikro keluarga sebagai bagian dari mekanismeoperasional di lapangan,” terang Abu Bakar dalam sambutannya.
Menurutnya, hal-hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan guna mewujudkan prioritas pembangunan di Kab. Bandung Barat, yaitu pembangunan manusia yang berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan ditingkat internasional.
Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia sebagaimana terairat pada Visi Bandung Barat CERMAT dimulai dari keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bandung Barat, Hj. Elin S. Abubakar juga turut memaparkan bahwa Program Kampung KB ini bukan sebagai miniatur dari program dinas terkait semata, melainkan mengandung essensi yang jauh lebih bermakna guna mengentaskan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan yang dimaksud bukan hanya kemiskinan secara materi saja, tetapi juga kemiskinan non materi, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera,” tuturnya.
Menurut Elin, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, melainkan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kab. Bandung Barat, Asep Wahyu mengatakan bahwa Program Kampung KB ini merupakan solusi dalam memecahkan berbagai permasalahan serta hambatan pengendalian penduduk secara kuantitas di Kab. Bandung Barat.
Hambatan yang masih dihadapi diantaranya usia nikah pertama yang masih rendah yaitu 18,75, total fertility rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan di akhir masa reproduksi yang masih tinggi mencapai 2,3 serta isu jumlah pra sejahtera yang masih tinggi yaitu 7,1 persen.
“Oleh karena itu, kami menargetkan terbentuknya Kampung KB sebanyak 74 kelompok dalam rentang waktu 2016 sampai 2018 mendatang sebagai salah satu upaya agar Bandung Barat bisa lebih baik dari wilayah lain di Indonesia,” singkatnya.(Deden)
