Tangerang – Memasuki masa persiapan menghadapi Ujian Sekolah (US), kerap kali sekolah memberikan materi pembelajaran yang lebih mendalam pada mata pelajaran yang di US kan. Biasanya sekolah menyebut proses ini sebagai pengayaan bagi mereka yang kini akan memulai belajarnya di semester akhir.

Ironisnya, proses yang sesungguhnya menjadi kewajiban guru untuk mencerdaskan murid termasuk berhasil lulus dalam US, disinyalir menjadi ajang bisnis sekolah dengan menarik sejumlah uang kepada peserta pengayaan. Tentunya ini bertolak belakang dengan 5 komitmen Akhlaqul Karimah yang dipedomani oleh Pemkot Tangerang dalam melayani masyarakat.

Bahkan jumlah nominal yang ditarik sekolah kepada murid sangat mahal dan memberatkan orang tua, belum lagi mahalnya biaya yang ditarik sekolah ini juga cukup memberikan bukti bagi sebagian orang yang menilai mahalnya biaya pendidikan di negara ini.

Seperti diketahui, berdasarkan temuan awak media di SDN Tangerang 14, orang tua murid harus merogoh kocek Rp560.000 untuk mengikutsertakan anaknya dalam program pengayaan, try out di sekolah dan ijasah. Namun besarnya pembiayaan ini disiasati sekolah dengan cara mengambil dari tabungan siswa. Adapun pelaksanaan program pengayaan dilaksanakan seminggu 2 kali, dari mulai Januari sampai Mei mendatang.

Seperti diungkapkan salah satu orang tua murid yang ditemui awak media mengaku meski merasa keberatan ada pungutan lain menjelang US, dirinya akan tetap berupaya membayar uang pengayaan. Menurutnya ini dilakukan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya hingga tidak lulus US.

Kepala SDN Tangerang 14, Supandi, yang didampingi Komite Ilham saat dikonfirmasi mengakui adanya pungutan untuk biaya pengayaan.

“Pungutan ini permintaan guru kelas 6, dan kami tidak jalan sendiri diketahui Komite. Jika ada orangtua yang keberatan akan kami pulangkan,” kata Supandi kepada awak media, Jumat (7/2/2025).

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Totong, mengatakan bahwa program pengayaan dipersilahkan sekolah untuk melaksanakan, namun tidak dibenarkan apabila dikenakan biaya.

“Dalam hal ini untuk pengayaan sah-sah saja, namun jika dikenakan biaya itu tidak dibenarkan, karena sudah dibiayai oleh Pemerintah,” jelas Totong saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler WhatsApp, Jumat siang (7/1/2025).

Hal sama dikatakan Sutarno selaku Penggiat Pemerhati Pendidikan bahwa dalam hal ini sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada peserta didik.

“Kalo sekolah butuh pembiayaan untuk pengayaan, sebaiknya program rutin ini pembiayaannya masukkan di ARKAS. Jangan pungut biaya di tengah jalan yang terkesan pungli,” tegasnya.(Red/Dedy)