PEMALANG – Jelang masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 suasana di ruang rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pemalang tampak tidak seperti biasanya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Dengan raut wajah serius dan nada bicara menggebu, Kepala Disdikpora DR Drs Supaat M.pd secara resmi mengeluarkan ultimatum keras bagi seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP sederajat, Dirinya dengan tegas melarang keras praktik jual beli seragam maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan sekolah.
“Sekolah adalah tempat menimba ilmu, bukan tempat berbisnis! Saya tegaskan, tidak boleh ada lagi sekolah yang menjual seragam, atribut, ataupun buku LKS kepada siswa,” ujarnya Supa’at kepada Wartawan,pada Senin ( 13/7 ).
Related Posts:
Instruksi ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan penelusuran, praktik mewajibkan pembelian seragam dan LKS melalui koperasi atau oknum tertentu sering kali menjadi momok menakutkan bagi para orang tua murid.
Banyak wali murid mengeluhkan biaya jutaan rupiah yang harus dirogoh hanya untuk memenuhi daftar belanjaan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
“Sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendikbudristek No.50 Th 2022 dan Edaran Kadindikbud No. 421/666/Dindikbud tahun 2023 tentang Larangan Penjualan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik,Kepala Sekolah maupun Guru/TU atau Komite dilarang untuk menjual pakaian seragam kepada Peserta Didik di seluruh Satuan Pendidikan” tambah Kadiindikpora,
Dirinya menambahkan, bahwa pengadaan seragam dan LKS merupakan kewajiban para orang tua siswa tersebut,
“Pengadaan seragam dan LKS merupakan tanggungjawab orangtua, pihak sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam baru saat PPDB,” tutupnya.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
