Banda Aceh – Jajaran di kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia Jl. Satria-Sudirman, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin (16/12/2024).
Dalam pemaparan refleksi akhir tahun itu, empat menteri hadir langsung. Mereka adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan, bila pihaknya siap untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Terutama dalam bidang hukum, HAM, keimigrasian dan juga pemasyarakatan.
Turut berhadir langsung dalam giat ini, Ka.LPKA Banda Aceh, Yusnaidi yang didampingi Kasubbag Umum, Kamsiono yang juga menerima langsung Piagam Penghargaan Kategori Satker Peraih Predikat WBK Tahun 2024 yang diserahkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto yang didampingi oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Silmy Karim.
Capaian Wilayah Bebas Korupsi ini terasa sangatlah spesial dikarenakan telah lama dinantikan oleh seluruh Jajaran LPKA Banda Aceh dengan melalui berbagai proses yang panjang sejak dari Penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama hingga Desk Evaluasi, Wawancara langsung maupun Virtual hingga Uji Petik di Lapangan dimulai sejak Bulan Januari hingga akhir Desember 2024.
Predikat WBK memang merupakan bukti nyata bahwa sebuah lembaga telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Ka.LPKA Banda Aceh mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada segenap pihak yang turut mendukung atas tercapainya torehan ini.
“Syukur Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan daripada seluruh jajaran pegawai LPKA Banda Aceh yang tak kenal lelah dan tak kenal waktu dalam melengkapi dan menghadapi pemenuhan data dukung baik melalui web ERB maupun kesesuaian data di lapangan, sekali lagi saya haturkan terima kasih,” tutur Yusnaidi.
Sebagaimana diketahui, 5 UPT di lingkungan Kementerian Hukum Aceh juga mendapat predikat WBK yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh.(Red)
