Gulir ke bawah untuk membaca
Contoh Gambar di HTML

#
#
Megapolitan

Diduga Dana Pembebasan Lahan TPA Rawa Kucing Terjadi Penyelewengan

×

Diduga Dana Pembebasan Lahan TPA Rawa Kucing Terjadi Penyelewengan

Sebarkan artikel ini
8 Pengunjung

Metromedianews.co – Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2021 s/d 2023 salah satunya melaksanakan kegiatan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan terletak di Rawa Kucing terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat setempat dan layak dipertanyakan.

“Bahwa dana pembebasan lahan TPA di DLH Kota Tangerang terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang sangat mengerikan. Bahkan surat tersebut masuk sekitar bulan Juli 2023, besar kemungkinan kenapa pihak Dinas enggan menjawab takut dosanya diketahui public,” ucap Syamsul selaku Ketua DPD LSMKPK Provinsi Banten.

Syamsul mengatakan, masalah ini harus masuk keranah hukum guna memberi efek jera kepada yang bersangkutan maupun oknum Dinas lainnya, sehingga kedepan mereka dalam mengelola dana APBD jauh lebih professional.

”Bulan Agustus kemarin saya kembali menyambangi DLH Kota Tangerang dan hanya bertemu dengan Sekdis. Saat dilakukan pembebasan tanpa mempergunakan pihak ketiga melainkan hanya salah satu Kasi yang ditunjuk Kepala DLH sebagai penghitung harga satuan nilai pembebasan TPA Rawa Kucing,” ungkap Sekdis kepada Syamsul Bahri.

Hal sama juga disampaikan pihak Kelurahaan Kedaung Wetan bahwa, pihak DLH dalam penentuan nilai tanah dan diatas nya tanpa melibatkan Tim Apresial atau KJPP. Jumlah pemilik tanah yang dibebas dari tahun 2021 s/d 2023 sebanyak 15 KK, termasuk milik Edi Ketua Rt 05 yang kebetulan anak honor di DLH Kota Tangerang, hal tersebut juga dibenarkan Ketua Rw o4.

Awak media ini saat lakukan konfirmasi mekanimse pembebasan lahan TPA Rawa Kucing untuk dijadikan Ruang Taman Hijau (RTH) kepada pihak Kelurahaan mengatakan, “Pada saat akan dilakukan pembebasan pihak dinas sendiri yang lakukan sosialisasi sehingga kami sendiri tidak mengetahui secara pasti masing-masing nominal yang dibayarkan kepada pemilik tanah. Dan pihak Kelurahaan sifatnya hanya mengajukan permohonan kepada pihak BPN agar nama-nama yang bersangkutan nomor sertifikatnya digugurkan dikarenakan telah terjadi pembayaran ganti rugi.

”Sekitar bulan enam saya telah melayangkan surat klarifikasi terkait pembebasan lahan TPA Rawa Kucing kepihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, namun hingga kini pihak Dinas enggan menjawab,” sebut Syamsul Bahri.

Bahkan Syamsul juga mengatakan, kalau dirinya sekitar bulan Agustus kemarin kembali mendatangi DLH dan hanya bertemu dengan Seketaris dalam pembicaraan tersebut  Sekdis DLH mengaku, ”Masalah nilai pembebasan saya tidak tau persis globalnya karena bukan gawean saya, dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik”, saat disingung Tim penentu nilai atau Tim Apresial dari mana Ia menjawab, ”Tim Apresial dari dinas sendiri yakni salah satu Kasi dibidang kegiatan tersebut yang ditunjuk oleh Kepala DLH Kota Tangerang,” ucap Sekdis.

Terlepas hal tersebut juga diakui oleh pihak Kelurahaan Kedaung Wetan, “Tim Apresial dari pihak DLH tanpa mempergunakan pihak lain”. Ketika ditanya berapa jumlah KK dari tahun 2021 s/d 2023 yang terkena pembebasan lahan pihak Kelurahaan menjawab sekitar 15 KK rata-rata surat kepemilikan Sertipikat.

“DOSA PEMBEBASAN TPA RAWA KUCING SEGERA DILAPORKAN”

Menurut Syamsul Bahri, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Tahun 2021 lakukan pembebasan lahan sebanyak Enam (6) Bidang lahan atau seluas 1.171 meter persegi. Besaran dana yang digelontorkan di tahun tersebut sebesar Rp5 Miliar. Tahun 2022 pembebasan yang dimaksud kembali dilaksanakan. Proses pembebasan lahan terhadap warga yang terdampak tempat pembuangan akhir (TPA) Rawa Kucing tepatnya di Rt 5 Rw 4 Kelurahaan Kedung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang telah dilaksanakan. Luas bidang tanah yang dibebaskan tahun 2022 yakni sebanyak 6 bidang lahan dengan luas area diperkirakan 2.000 meter persegi. Tahun berikutnya yakni tahun ini 2023 pihak DLH juga melaksanakan hal serupa sebanyak 2 bidang lahan (sisanya). Sejak tahun 2021 s/d 2023 jumlahnya hamper 4.000 meter persegi dilahan tersebut dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Terkait pelaksanaan pembebasan telah terjadi kejahatan uang Negara pasalnya pihak Dinas tanpa mempergunakan pihak ketiga atau KJPP dan hanya melalui jajaran Dinas situ sendiri artinya mereka telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana diamanah didalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2021. Bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang dimaksud adalah manakala pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya seperti pengadaan barang dan jasa. Dan Pasal 3 juga disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berikut dijelaskan nama-nama kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan TPA Rawa Kucing untuk dijadikan RTH Kota Tangerang. Nama Kegiatan: BELANJA PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU.Kode RUP: 31769964.Volume: 1 Paket. Mekanisme Kegiatan: Swakelola.Deskripsi: Belanja Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau. SUMBER DANA: APBD Pemerintah Daerah Kota Tangerang. MAK: 2.10.05.2.01.02.5.2.01.01.03.0013.PAGU: 11.896.853.289.PELAKSANAAN PEKERJAAN: Januari s/d Desember 2022.

Bahwa mekanisme pembebasan lahan terhadap warga yang terdampak TPA Rawa Kucing Rt 5 Rw 4 Kelurahaan Kedung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang harus sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Didalam ketentuan bahwa fungsi atau peran tim penilai dalam pengadaan tanah yakni. KJPP berperan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya untuk menentukan nilai/harga tanah sebagai dasar pemberian ganti rugi terhadap tanah yang akan diambil oleh pemerintah dan dampak penilaian tersebut bagi pemegang hak atas tanah dalam memperoleh ganti rugi yang layak dan adil. Sehingga keterlibatan KJPP itu sendiri diketahui apa saja yang ikut dinilai dalam pengadaan tanah seperti halnya: (a) tanah,(b) ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, (c) bangunan, (d) tanaman, (e) benda yang berkaitan dengan tanah, dan (f) kerugian lain yang dapat dinilai.

Karena untuk mengetahui hal ini semua pelaksanaan tugas penilaian dilakukan dengan melaksanakan inspeksi kelapangan oleh penilai atau penilai public. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penilaian diantaranya: Membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran; Menentukan teknik penilaian yang tepat; Pelaksanaan proses penilaian; Menganalisa penilaian dan  Menyesuaikan pembelajaran.

Bahwa guna mengetahui besaran nilai ganti rugi tanah kepada pemilik tanah maka harus disesuaikan dengan: Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk.

Akan tetapi hal ini dilanggar oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, akibatnya berpotensi rugikan keuangan Negara miliaran rupiah. Informasi yang diterima terakhir dari pihak Kelurahaan Kedaung Wetan kalau pihaknya telah dua kali didatangi pihak Kejari Kota Tangerang. Untuk mencukupi bukti yang ada Ketua DPD LSMKPK akan menyerahkan beberapa alata bukti termasuk bukti pengakuan yang disimpan dalam rekaman.

(Dedy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *