Menurutnya, film tersebut menggambarkan dampak pembangunan di berbagai wilayah, terutama Papua dan kawasan timur Indonesia, yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan agraria.
“Sekitar 80 persen isi film berbicara mengenai PSN. Di NTT sendiri terdapat sekitar 12 proyek strategis nasional di sektor pariwisata, pangan, dan infrastruktur yang sebagian masih memunculkan persoalan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Fadli mencontohkan sejumlah proyek yang masih menyisakan persoalan terkait ganti rugi lahan, penggusuran warga, hingga konflik agraria. Salah satunya adalah proyek Bendungan Temef yang menurutnya masih menyimpan berbagai persoalan bagi masyarakat terdampak.
Ia menilai kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Papua, khususnya terkait berkurangnya ruang hidup masyarakat adat akibat pembangunan berskala besar.
“Dampaknya cukup serius karena masyarakat kehilangan tanah adat dan ruang hidup yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka,” katanya.
Meski demikian, Fadli mengakui pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata.
“Papua memiliki pembangunan infrastruktur yang cukup maju dan sumber daya alam yang besar, tetapi masih banyak masyarakat adat yang hidup dalam keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum tentu otomatis menghadirkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat lokal serta peningkatan kesejahteraan warga terdampak.















