MMN.co, Aceh Timur – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Kapolres Aceh Timur, AKBP Nova Suryandaru, S.I.K bersama jajarannya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kehadiran sosok yang akrab disapa Haji Uma disambut akrab oleh Kapolres Aceh Timur. Setibanya diruang kerjanya, bahkan AKBP Nova Suryandaru secara langsung membuatkan kopi untuk Haji Uma serta rombongan.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai itu, Kapolres Aceh Timur turut didampingi oleh Wakapolres, Kompol Iswar, S.H. serta jajaran personil Polres Aceh Timur lainnya.
Related Posts:
Haji Uma dalam keterangannya menyebut bahwa kunjungannya merupakan langkah silaturrahmi dan koordinasi dalam kapasitas dirinya saat ini sebagai anggota Komite I DPD RI, dimana Polri merupakan salah satu mitra kerja.
“Kebetulan saat ini saya menjabat anggota Komite I DPD RI dan Polri salah satu mitra kerja kami. Karena itu, dalam kesempatan reses ini kami melakukan silaturrahmi dengan Kapolres Aceh”, ujar Haji Uma.
Haji Uma juga menambahkan, pertemuan silaturrahmi tersebut juga menjadi momen untuk berdiskusi berbagai aspek terkait perkembangan di daerah. Salah satunya kesiapan kepolisian di daerah dalam upaya pengamanan proses pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Selain itu, dalam pertemuan itu juga turut membahas penguatan kinerja kepolisian dengan peningkatan sarana dan perangkat pendukung operasional Polres Aceh Timur yang menurut pantauan Haji Uma masih kurang memadai.
“Penguatan dan optimalisasi kinerja Polri di daerah tentunya mesti didukung oleh sarana dan perangkat pendukung yang memadai di daerah. Karena itu, hasil dari pertemuan dengan Kapolres ini nantinya akan menjadi bahan guna kita lanjut dalam rapat kerja antara Komite I dengan Kapolri kedepannya”, kata Haji Uma.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
