IMA Madina Pekanbaru menilai, jika penanganan kasus hanya berhenti pada level tertentu tanpa menelusuri aliran anggaran hingga daerah, maka pemberantasan korupsi dikhawatirkan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan Korwil, Korcam, atau pihak lain yang terbukti melakukan penyimpangan, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
IMA Madina Pekanbaru juga menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan dinilai bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi hak penerima manfaat.
Related Posts:
Selain mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, IMA Madina Pekanbaru juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut dan melaporkan jika ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan,” tutup Gusti.
IMA Madina Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemberantasan korupsi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Suhartono
