Labuhanbatu– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya menyoroti dugaan korupsi yang menyeret pihak terkait di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).HMI cabang labuhanbatu raya, melalui ketua umum Baginda sagala, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kejaksaan agung dalam mengungkapkan dugaan korupsi tata kelola program makan Bergizi Gratis(MBG) yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Menurut Baginda sagala, langkah penetapan tersangka terhadap mantan kepala BGN dan sejumlah pejabat lain nya harus menjadi pintu masuk bagi kejaksaan Agung untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut,Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu raya Baginda sagala menegaskan bahwa kasus yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan BGN tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata.
Menurutnya, Kejaksaan Agung harus mengungkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil korupsi.Khususnya dugaan korupsi pada sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN kemudian dugaan korupsi yang timbul dari praktik jual beli titik SPPG atau pembangunan wilayah dapur MBG.Berdasarkan informasi penyidik atas temuan temuan tersebut.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, HMI Cabang Labuhanbatu Raya menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya menyatakan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi bagi generasi muda, harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengawas yang berwenang.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
