Hal ini, kata dia, disebabkan salah satunya karena Kementerian Agama terus didorong melalui pengawasan yang dilakukan supaya pelayanan ibadah haji betul-betul bisa sesuai dengan harapan bersama.
“Kedepan, besaran nilai manfaat secara bertahap harus didistribusikan secara merata dan berkeadilan kepada seluruh jamaah Waiting List sesuai dengan jangka waktu tunggu yang dimiliki jamaah,” ujar Kang Ace.
Penggunaan Nilai Manfaat untuk penyelenggaraan haji tahun berjalan, kata dia, harus diformulasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan iklim ekonomi tahun berjalan serta kondisi keungan haji yang dikelola BPKH.
Peran DPR
Menurut Kang Ace, ada tiga peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain, pertama, sebagai penyusun regulasi penyelenggaraan haji dan umrah. Kedua sebagai pihak yang terlibat dalam penganggaran biaya penyelenggaraan ibadah dan ketiga sebagai pemegang fungsi pengawasan penyelenggaraan haji-umrah dan pengelolaan keuangan haji.
“Ada beberapa regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Pengelolaan Keuangan Haji yang patut menjadi perhatian kita. Seperti UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) serta UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH),” paparnya.
Regulasi-regulasi tersebut, sebut Kang Ace, selama ini menjadi pedoman dan memicu dinamika di DPR selama ini. Misalnya saat pembahasan penentuan biaya ibadah haji tahun 1444/2023 ini.
“Kami di Komisi VIII kemarin juga sangat terlibat aktif dalam perumusan berapa biaya haji yang harus dikeluarkan. Dan bapak ibu sekalian bisa melihat polemik yang begitu sangat ramai di masyarakat,” tukasnya.
