“Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang dan memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
Maka Dari itu seorang jurnalis harus benar-benar memahami ilmu kejurnalistikan dan jangan hanya mengaku wartawan tetapi tidak pernah membuat berita. Wartawan itu harus punya karya yang bisa dijual ke publik dan bukan hanya datang kedesa, sekolah, dan kantor pemerintahan dengan menakut -nakuti para pejabat.
“Jangan sampai ada istilah wartawan abal-abal atau ada lagi sebutan wartawan bodrek serta medianya tidak terdaftar atau tidak resmi,”katanya.
Namun sangat disayangkan dalam pelaksanaan UKW yang dilaksanakan minat wartawan khususnya daerah Cianjur sangat minim. Dari sekian banyak yang mengaku dan mengatasnamakan wartawan baik Media Minguan cetak dan Online di wilayah Cianjur Selatan masih sangat kurang minatnya untuk ikut serta dalam kegiatan UKW yang diadakan PWI Cianjur. Diketahui dari wilayah Cianjur Selatan hanya dihadiri oleh seorang peserta dari media online dan cetak Metro Media News.
