Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Masalah bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran, memunculkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Digitalisasi bansos adalah ikhtiar agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” paparnya.
Selain memperbaiki akurasi data penerima bantuan, Dony menekankan pentingnya membangun kemandirian masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial.
“Program ini harus berjalan seiring dengan perubahan mindset masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bansos,” katanya.
Untuk mempercepat proses pendataan, Bupati menginstruksikan mobilisasi seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Hasil rapat juga memutuskan penambahan agen Perlinsos yang melibatkan berbagai unsur, seperti RT dan RW, guru, operator madrasah, BKPRMI, forum pesantren, penyuluh agama, penyuluh pertanian, serta penyuluh perikanan.
“Saya ingin ada mobilisasi, orkestrasi, pentahelix sehingga ada akselerasi digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos ini,” tegas Dony.
Ia juga meminta agar layanan Portal Perlinsos dihadirkan dalam setiap kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari strategi lintas program (crosscutting), sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan pendataan dan pengajuan bantuan sosial.
Di akhir arahannya, Dony mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Portal Perlinsos dengan mendaftarkan diri maupun memperbarui data secara mandiri. Seluruh data yang masuk nantinya akan diverifikasi untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
