TEGAL – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Tegal memperingati Milad ke-60 KAHMI melalui seminar bertema “Mendorong Tata Kelola dan Transparansi APBD untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Menuju Tegal Luwih Apik.”
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Amangkurat Slawi, Kabupaten Tegal, Sabtu (19/9/2026). Seminar tersebut mengangkat tema nasional “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” dan dihadiri Kepala Bappeda yang mewakili Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, pimpinan DPRD, akademisi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani, serta kader KAHMI.
Dalam seminar tersebut, perhatian utama tertuju pada pentingnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peneliti ICW Eva Nurcahyani menegaskan, anggaran negara dan daerah merupakan anggaran publik sehingga penggunaannya harus dapat diawasi masyarakat.
“Karena pada dasarnya APBD dan APBN itu adalah anggaran publik. Di sana ada hak warga negara,” tegas Eva.
Menurut Eva, terdapat sejumlah alasan mengapa pengawasan masyarakat sipil terhadap anggaran penting dilakukan. Di antaranya karena anggaran memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, memiliki risiko penyimpangan, serta berkaitan dengan keadilan dalam distribusi anggaran.
Ia menyebut ICW menemukan sejumlah potensi pembajakan anggaran yang perlu diwaspadai, seperti mark-up, proyek fiktif, hingga proses pengadaan yang tidak transparan.
“ICW menemukan potensi pembajakan anggaran seperti mark-up, proyek fiktif, dan pengadaan yang tidak transparan,” ujarnya.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
