Sejalan dengan Franziska, Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi, SH, mengatakan bahwa secara tersirat Mimihetty Layani menyimpan niat terselubung atas dana yang dititipkan tanpa selembarpun tanda bukti penerimaan uang ke Leo Handoko untuk membangun perusahaan Kahayan Karyacon. “Kesimpulan kami, komisaris ingin mendapatkan untung dengan memutarkan uangnya (secara sembunyi-sembunyi), namun ketika rugi tidak bisa terima,” ujar Sugi.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Terkait dengan proses hukum yang sedang berproses di Bareskrim Mabes Polri untuk laporan kedua kali ini, Advokat Franziska menanggapi tuduhan kuasa hukum Mimihetty Layani, Nico, yang mengatakan bahwa Leo Handoko dkk mangkir dari panggilan polisi. “Jika yang bersangkutan tidak hadir lagi, harus segera diberikan panggilan kedua. Jika tidak hadir juga harus dijemput paksa,” kata Nico, Rabu (29/9/2021) sebagaimana diberitakan oleh segelintir media partisan Kopi Kapal Api.
Franziska mempertanyakan kinerja aparat Polri, khususnya di unit Bareskrim Mabes Polri yang terkesan bisa diatur oleh pihak pelapor.
“Kepana Dittipideksus Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Helmi Santika bisa diperintah-perintah oleh pihak pelapor? KUHAP sudah dengan jelas menerangkan bahwa tersangkapun memiliki hak, antara lain meminta penundaan jadwal pemeriksaan, dengan alasan yang sah seperti sakit maupun dalam rangka mengumpulkan berkas-berkas untuk pemeriksaan,” keluh Franziska mempertanyakan sikap Polri.
Juga, lanjutnya, ada prinsip yang namanya ‘Presumption of Innocence’ atau asas praduga tidak bersalah. “Apakah kuasa hukum Kopi Kapal Api tidak sekolah hukum sampai tidak tahu hal tersebut?” ujar Franziska dalam rilis yang dikirimkan ke media ini, Kamis (30/9/2021).
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
