Terungkap, Gedung Kos-kosan Mewah Ketua PN Manado Diduga Tidak Ber-IMB

Menyikapi fakta tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menghimbau kepada Ketua PN Manado untuk segera melengkapi IMB gedung kos-kosan miliknya itu. “Hakim yang mulia tentu lebih paham hukum dan konsekwensi bagi pelanggar hukum. Semestinya sebagai Ketua Pengadilan, memberikan contoh, baik kepada kalangan di internal pengadilan maupun masyarakat umum,” ujarnya menghimbau.

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

Kepada aparat pemerintah setempat, Lalengke juga mengingatkan agar menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk fungsi evaluasi, monitoring, dan pengawasan. “Jangan dibiarkan saja masyarakat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang ada. Walaupun pejabat atau tokoh masyarakat, harus disikapi dengan tegas. Apalagi terhadap penegak hukum, seharusnya lebih tegas lagi, jangan ada diskriminasi perlakuan terhadap anggota masyarakat,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, itu.

Sebagaimana viral diberitakan di berbagai media online beberapa hari ini bahwa Ketua PN Manado, Djamaluddin Ismail, SH, MH, sedang giat-giatnya membangun gedung kos-kosan mewah di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gedung kos-kosan yang beralamat di Jl. Pomurow, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, ini dibangun hanya dalam waktu lebih-kurang 11 bulan, dengan biaya pembangunan lebih dari 1,5 miliar rupiah.

Dana yang cukup fantastis untuk membangun gedung kos-kosan ini menjadi bahan pertanyaan warga, terutama masyarakat sekitar lokasi bangunan. “Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Ketua PN Manado bisa bangun gedung yang taksasi nilainya hampir mencapai 5 miliar lebih. Dari mana uang untuk pembangunan gedung tersebut? Kalau dia pinjam dana di bank, dia tidak mungkin diberikan pinjaman lebih dari 500 juta. Dia pendatang dan tidak membawa apa-apa dari daerah asalnya, tidak punya warisan, ataupun usaha lain selain pekerjaan sebagai hakim,” cetus seorang warga Manado yang minta namanya tidak dipublikasikan.