Budi menerangkan, dalam konsep pemerintahan, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keikutsertaan warga dalam merencanakan program pembangunan. Ia beralasan, di era keterbukaan ini, warga tidak saja sebagai penonton atau hanya objek dari kebijakan pembangunan saja, tapi harus ikut terlibat dalam rencana pembangunan.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Artinya begini, kami bekerja ini untuk warga. Kalau kita tidak melibatkan mereka, mendengar dan menjawab kebutuhan warga, lalu apa yang mau kita kerjakan. Musrenbang itu jangan hanya seremonial tahunan, harus jelas dan direalisasikan. Standarnya, apa yang diinginkan warga kemarin, bisa dicek hari ini. Sudah ada apa belum. Ini yang dimaksudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Budi menegaskan, di era pemerintahannya, jika terpilih akan memangkas sistem feodal. Penerapan feodal di pemerintahan hanya akan memberi jarak antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Dia memberikan contoh seorang pemimpin tidak harus dilakukan pengawalan berlebihan saat datang ke daerah. Sebaliknya, pemimpin harus berani datang ke warganya tanpa pengawalan atau sambutan berlebih.
“Jadi intinya begini, satu daerah akan maju jika pejabatnya bekerja sesuai kemampuannya, membangun dengan melibatkan warga, menjadikan rakyat adalah kekuatan, sehingga pemimpin tidak boleh ada jarak dengan warga, dan amanat UU potensi yang ada harus dinikmati oleh rakyat itu harus benar-benar dilakukan, rakyat harus mendapat manfaatnya. karena potensi itu tidak hanya data, tapi dirasakan,” bebernya.
(BH)
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
