KEFAMENANU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penebangan, penampungan, pengangkutan, serta peredaran kayu sonokeling yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Desakan tersebut disampaikan anggota WALHI NTT, Viktor Manbait, menyusul informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait ratusan pohon sonokeling yang diduga ditebang di wilayah Desa Oesena dan beberapa lokasi lainnya di TTU.
Selain itu, beredar informasi mengenai adanya aktivitas penampungan dan rencana pengangkutan kayu sonokeling dalam jumlah besar yang dinilai perlu diverifikasi legalitas asal-usul maupun kelengkapan dokumen peredarannya.
Related Posts:
Minta Legalitas dan Asal-usul Kayu Diverifikasi
Viktor menegaskan bahwa pengelolaan kayu sonokeling harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan dan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.
“Sonokeling merupakan sumber daya hutan bernilai ekonomi tinggi yang keberadaannya semakin terbatas. Karena itu, setiap aktivitas penebangan, pengangkutan, maupun perdagangan wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku,” kata Viktor dalam keterangannya.
Menurut dia, pencabutan moratorium sonokeling oleh Pemerintah Provinsi NTT tidak menghapus kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan pemanfaatan kayu tersebut.
Seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan, lanjutnya, tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, memastikan lokasi penebangan sesuai ketentuan, serta dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
