MetroMediaNews.co|Cianjur – DPK Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur gelar audensi, geruduk Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jalan Raya Bandung, Rabu (220/2021).
Ketua DPK SPRI Cianjur Idik Sidik mengatakan, audensi digelar saat ini mempertanyakan Basis Data Terpadu (BDR)/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi daerah, BPNT/ Bansos dan terakhir PKH versi daerah.
“Permasalahannya tersebut masih semrawut, dan warga tak mampu dirugikan selama ini,” katanya kepada insan media.
Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera mengambil langkah akurat, untuk mengakomodir para penerima bantuan sosial yang mendapatkan saldo nol.
“Itu untuk kembali menerima haknya,” tegas Idik.
Masih katanya, Pemkab Cianjur dalam hal ini Dinsos, segera melakukan pembayaran bagi masyarakat penerima saldo nol, sebagai bentuk kepanjangan tangan dari Kementrian Sosial. Sebagai bentuk keseriusan dan langkah nyata, mengingat akurasi data, dan kegelisahan dimasyarakat.
“Nah, hal itu menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan,” ujar Ketua DPK Cianjur.
Hal lain, dikatakan Sekertaris DPK SPRI Cianjur Aris Kusmana, berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut.
“Target adanya suatu progam penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan,” terangnya.
Namun, Aris menyambungkan, juga berupaya untuk mewujudkan
masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif.
“Sehingga tujuan dapat tercapai,” ujar Sekertaris DPK SPRI Cianjur.
Aris mebambahkan, keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas. Efektivitas suatu program, dapat dilihat dari indikator-indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran.
“Maka itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap kegiatan atau program,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) melalui Kasi Balinsos Dinsos Kabupaten Cianjur Hana Rosana mengatakan, sebelumnya sudah disampaikan, saat ini sudah dalam proses update bersama operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)
“SIKS-NG desa dan operatos kabupaten kita,” jelasnya.
Dia menjelaskan, tunggu saja hasilnya dari Kemensos RI. Perlu diketahui, permasalahan ini bukan hanya di Cianjur.
“Tapi se Indonesia baik BPKN maupun PKH,” terangnya.
Hana menyampaikan surat tanggal 12 Januari 2021 ke kecamatan, desa dan pendamping se Kabupaten Cianjur, untuk program PKH. Untuk penerima kartu PKH harus dicek terlebih dahulu nomer KKS, ditakutkan belum terdata ulang. Sebetulnya banyak laporan tentang Kartu KKS/ ATM yang kosong.
“Saat ini juga lagi digenjot terus diperbaiki, kalau soal BDT/ DTKS dan BPNT/ Bansos masih belum ada penjelasan. Hanya penjelasan soal PKH saja,” tegas Hana.
Ia menambahkan, bilamana ada KPM kesulitan tahapan pencairan, sebaiknya laporkan, biar pihak kedinasan dan pendamping selesaikan.
“Saat ini juga terus proses penginputan di desa, perbaikan kartu/ ATM yang kosong dilakukan pendamping maupun operator,” pungkasnya Hana.
Sementara, namun sayang hasil audensi DPK SPRI dan Dinsos Cianjur, masih belum menemukan titik temu. Pihaknya menyampaikan, nanti akan digelar audensi ulang kembali. Pasalnya, Kadis dan Sekdis Dinsos Cianjur lagi dinas di luar, tidak ada di kantor.(M/Jay)
