SUMEDANG – Koalisi 99 Peduli Sumedang menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (21/9/2026).
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Salah satu tuntutan utama Koalisi 99 adalah mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk mengusulkan pemberhentian Wakil Bupati Sumedang kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Koalisi 99 mendesak Bupati Sumedang memberikan sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang.
Koalisi juga meminta apabila dalam persoalan tersebut ditemukan unsur tindak pidana, pihak terkait melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Korlap: Kami Datang untuk Meminta Kejelasan
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Koalisi 99 Peduli Sumedang, N. Mujianto, mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi secara terbuka dan diterima oleh Ketua DPRD Sumedang bersama sejumlah fraksi.
Mujianto mengatakan, DPRD selanjutnya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan, di antaranya menggelar rapat Banwas, Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah itu, kami akan ke Jakarta untuk mengantarkan surat ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dua minggu kerja nanti kami akan melakukan evaluasi,” ujar Mujianto.
Ia menambahkan, selama masa tersebut Koalisi 99 akan terus mengawal perkembangan persoalan dan berencana menyampaikan surat kepada Bupati Sumedang agar mengambil langkah terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai persoalan tersebut.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
