PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
DaerahHOMESumedang

Ratusan Massa Kepung DPRD Sumedang, Tuntut Transparansi Kasus Wabup

169
×

Ratusan Massa Kepung DPRD Sumedang, Tuntut Transparansi Kasus Wabup

Sebarkan artikel ini
Ratusan Massa Kepung DPRD Sumedang, Tuntut Transparansi Kasus Wabup
Massa Koalisi 99 Peduli Sumedang menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumedang, Senin (21/9/2026), mendesak keterbukaan terkait polemik Wakil Bupati Sumedang. (Poto: Press Release)

SUMEDANG – Sekitar 500 orang yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (21/9/2026) mulai pukul 13.00 WIB.

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

Massa aksi berasal dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, aktivis, insan pers, penggiat media sosial, tokoh agama, ulama, santri, serta tokoh masyarakat.

Aksi tersebut digelar sebagai respons atas polemik yang berkembang di ruang publik dan menyeret nama Wakil Bupati Sumedang serta mantan sekretaris pribadi berinisial RY. Koalisi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan kepastian proses, bukan untuk menghakimi pihak tertentu ataupun mengintervensi proses hukum.

Sebelumnya, Koalisi 99 mengaku telah dua kali melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Namun, menurut koalisi, hasil audiensi tersebut belum memberikan jawaban yang dianggap memadai karena DPRD masih menunggu hasil penanganan tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pemberitaan menyebut adanya perbedaan informasi mengenai hasil penanganan pemerintah provinsi dengan pernyataan yang berkembang terkait adanya perselisihan, laporan kepada kepolisian, serta kemungkinan pemberian sanksi kepada Wakil Bupati Sumedang. Karena itu, Koalisi 99 meminta agar informasi mengenai persoalan tersebut disampaikan secara terbuka dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Desak DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan

Dalam orasinya, massa menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.

Pendaftaran Jurnalis – MetroMediaNews.co

MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *