MMN.co, Langsa – Ketua DPRK Langsa Melvita Sari membantah tudingan penggunaan Rumah Dinas untuk Kampanye Calon Walikota Langsa Nomor 2 Jeffry Sentana, Selasa (12/11/2024)
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Melvita Sari mengatakan bahwa tudingan penggunaan rumah dinas untuk kampanye merupakan tudingan keji dan tidak mendasar sama sekali.
“Ini tudingan keji dimana tak ada dasarnya sama sekali, Kami tidak pernah berkampanye sama sekali dirumah Dinas Ketua DPRK Langsa. Kemudian Mobil yang terparkir dihalaman itu semua milik saya, Perihal Mobil Honda HRV Hitam BK 1940 AEA juga merupakan mobil Pribadi Milik saya sendiri dan bukan Milik Pak Jeffry Sentana. Para Dewan banyak yang tau itu mobil saya,” ujar Melvita Sari.
Ketua DPRK Langsa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lalu menyayangkan ada pihak yang justru menarasikan Jeffry Sentana menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Menurut Melvita, seluruh Tim Pendukung Walikota Nomor 2 selalu dikumpulkan di Posko Pemenangan Langsa Juara yang berada di Jalan Ahmad Yani Dahulu Dikenal dengan Resto Daun Kipas.
“Saya Paham dengan tingginya elektabilitas Calon Walikota Nomor 2 Jeffry dan Haikal banyak yang sedang panik sehingga menggunakan cara politik kotor dengan fitnah dan Hoax. Jika melewati batas maka kami akan mengambil langkah hukum,” ungkap Politisi Muda PAN Melvita Sari.
Melvita Sari menambahkan bahwa penjelasan ini sudah cukup terang benderang untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Kami menganggap ini isu ini sebagai hal yang biasa karena kita sedang dalam kompetisi politik.
“Saya tegaskan tidak pernah ada acara kampanye di Rumah Dinas Ketua DPRK Langsa sejak saya menjabat hingga hari ini, Dan Tudingan pada Abang saya itu semua tidak benar, Pak Jeffry Sentana Tinggal di Tualang Teungoh dan Hingga Saat ini masih tercatat Domisilinya Ber-KTP Tualang Teungoh,” tutup Melvita Sari.(Farid)
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
