METROMEDIANEWS.CO – Pungutan Rp 12 juta yang dibebankan panitia penyelenggara kepada masing masing calon Ketua RW 01, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, kian hangat jadi perbincangan dan sorotan elemen masyarakat.
Pasalnya, masyarakat menilai biaya operasional/kontribusi yang dibebankan kepada masing masing calon Ketua RW terlalu besar.
Hal itu disampaikan beberapa narasumber kepada Ketua Umum LSM PBN (Lembaga Swadaya Masyarakat Panca Bhakti Nusantara) Moch. Hasan SE, bahwa sejak awal pembayaran operasional untuk pencalonan Ketua RW tidak dijelaskan rincian anggarannya.
“Datang kepada saya beberapa narasumber terkait anggaran operasional untuk biaya pencalonan sebagai Ketua RW 01. Pada dasarnya ini hanya sebagai bahan evaluasi bagi panitia untuk menekan secara minimal biaya pencalonan,” ujar Ketum LSM PBN kepada MMN, Selasa (14/8).
Lanjut Moch. Hasan, dari keterangan narasumber sempat ada keberatan dari para calon Ketua RW, namun biaya kontribusi tersebut sudah tidak bisa ditawar alias harga pas.
“Kita sangat mendukung, apalagi untuk kepentingan masyarakat, namun alangkah baiknya panitia penyelenggara harus lebih objektif dan transparan terkait kontribusi untuk dipakai apa saja,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat sekarang ini pandai dan kritis, jadi pihak panitia penyelenggara harus transparan dan terbuka.
“Jangan sampai ada image negatif dan praduga azas manfaat dari masyarakat. Pemilihan beberapa tahun lalu hanya sebesar rp 4 jutaan dan itu kisaran yang wajar. Tapi kalau sampai di atas 10 jutaan itu perlu adanya kejelasan,” terangnya.
Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Ketua RW 01 dan juga selaku Sekel Pegadungan, Fatihien menjelaskan, bahwasanya untuk biaya operasional pemilihan Ketua RW dilingkungan tidak ada anggaran.
“Biasanya untuk operasional kita lakukan secara swadaya, kas RW, ataupun dibebankan kepada calon pengantin. Jadi biaya berdasarkan kesepakatan,” jelasnya kepada MMN, Senin (13/8).
Terang Fatihien, setelah keluar SK untuk Ketua RW terpilih kami dari pihak panitia penyelenggara akan melaporkan pertanggungjawaban termasuk biaya/kontribusi dari calon Ketua RW.
“Nanti akan kita sampaikan pelaporan pertanggungjawaban jika sudah keluar SK Ketua RW 01,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Kalideres Supriyadi menanggapi terkait pungutan Rp 12 juta yang dibebankan kepada calon Ketua RW 01 akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami akan telusuri apakah ini hasil kesepakatan bersama atau bagaimana,” tandasnya.
Penulis: Riski
Editor: Dedy Rahman
