SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
SPMB 2026/2027
SMK IT
MIFTAHUL HUDA
KEUNGGULAN
✔ Sekolah + Pesantren
✔ Bisa Mondok / Pulang
✔ Pembinaan Karakter Islami
JURUSAN
✔ Teknik Komputer & Jaringan
✔ Agribisnis (opsional)
✔ Siap Kerja & Kuliah
FASILITAS
✔ Lab Komputer
✔ Internet Fiber
✔ Asrama & Masjid
✔ Lingkungan Nyaman
DaerahKab. LabuhanbatuMegapolitanNarkobaNasionalPemerintahanSumatera Utara

Kompas Sumut Datangi Bapenda Labuhanbatu,Angkat Isu Anggaran Dan Pajak Hiburan Malam

46
×

Kompas Sumut Datangi Bapenda Labuhanbatu,Angkat Isu Anggaran Dan Pajak Hiburan Malam

Sebarkan artikel ini

Labuhanbatu– Koalisi Mahasiswa Progresif Anti Korupsi Sumatera Utara (Kompas Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah program dan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah.

Koordinator aksi, Zailani Syahputra, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pos anggaran yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya pengadaan video cinematic yang disebut menelan anggaran sekitar Rp159,6 juta, serta perjalanan dinas dalam kota yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 juta, Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut perlu dipertanyakan mengingat Bapenda memiliki tugas utama mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain persoalan anggaran, massa aksi juga menyoroti penerimaan pajak dari sektor tempat hiburan malam (THM), karaoke, dan spa yang dinilai belum maksimal. Mereka mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan tunggakan pajak dari sejumlah wajib pajak di sektor tersebut, Mahasiswa menilai kondisi itu menjadi perhatian publik karena di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah, masih terdapat penggunaan anggaran yang dianggap belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam aksi tersebut, massa juga melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Mereka menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Bapenda perlu diperkuat agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *