JAKARTA, MMN.CO – Sekolah, baik Negeri maupun Swasta, diharapkan dapat mengelola dan bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebaik mungkin. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan siswa.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan saat ini dana BOS menggunakan Belanja Langsung (BL), sehingga pihak sekolah punya tanggung jawab juga ke pemerintah daerah.
“Dulu pakai hibah, artinya sekolah menerima uang secara utuh tanpa harus dijelaskan untuk apa. Nanti sekolah baru merencanakan uang itu untuk apa dan penggunaannya lebih fleksibel,” ujar Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wahyudi kepada wartawan usai acara diskusi tentang tata kelola pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) di Ruang Serba Guna Lantai 22 Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/07/17) siang.
Dia berharap, berapa pun dana BOS yang diberikan harus dapat menunjang perkembangan sekolah. “Kami dari Kementerian berharap dana bos yang diberikan bisa menunjang perkembangan sekolah,” ucapnya.
Para Kepala sekolah dan Guru atau Bendahara untuk berhati-hati dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika salah mengelola dan memanfaatkan dana BOS, maka akan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Sekolah dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada, tanpa membuat kebijakan baru. (jns/dr).
