Kota Tangerang – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pembinaan yang produktif melalui kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jend. Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto., S.H., M.H., bersama jajaran dalam rangka meninjau langsung pengembangan Program Pembinaan Kemandirian Unit Jawara Beton, Kamis (12/2). Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum peringatan satu tahun berdirinya unit Jawara Beton sebagai salah satu program unggulan pembinaan berbasis industri di lingkungan Pemasyarakatan.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pembinaan Warga Binaan yang meliputi pembentukan karakter, penguatan kompetensi kerja, serta pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya di sektor konstruksi dan pengolahan beton. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemasyarakatan dalam mendorong Warga Binaan agar memiliki keterampilan yang produktif, adaptif, dan berdaya saing saat kembali ke masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Kartika Listriana, S.T., MPPM), Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta jajaran, Direktur Utama PLN, perwakilan Summarecon, perwakilan Kreasi Purnama Group, perwakilan BRI, jajaran Polres Tangerang, Kapolsek Benteng, Kapolsek Tangerang Kota, Danramil Tangerang, Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta rombongan, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, serta para Kepala UPT se-Tangerang Raya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap penguatan pembinaan berbasis produktivitas di lingkungan Pemasyarakatan.
Related Posts:
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
