MetroMediaNews.co – Bupati Subang Hj Imas Aryumningsih pekan lalu (25/01) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kecamatan se Kabupaten Subang tahun 2019 di Alun-alun Kecamatan Pagaden.
Turut hadir dalam acara tersebut para Asda, Kepala OPD se Kabupaten Subang, para Camat, Muspika Kecamatan Pagaden, para Kepala Desa dan Lurah, BPD, LPM desa atau kelurahan dan tamu undangan lainnya.
Laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangnan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Subang yang disampaikan Kabid Pendanaan dan pemerintahan BP4D H Endang Herdiyana, menyebutkan bahwa latar belakang kegiatan Musrenbang ini untuk mendapatkan masukan kegiatan sebagai data prioritas di setiap wilayah juga sebagai wadah dan saluran resmi dalam merangkum aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
Musrenbang dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang di mulai dari musyarawah tingkat desa/ kelurahan lalu di lanjutkan ke tingkat kecamatan, kemudian ke musrenbang forum OPD dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten sebagai bahan RKPD Kabupaten tahun 2019.
Sementara hasil yang ingin dicapai adalah dapat melaksanakan kegiatan di masyarakat dan sebagai media komunikasi dengan fasilitasi kegiatan desa atau kecamatan secara nyata Bupati Subang Hj Imas Aryumningsih merasa bangga dan apreasiasi yang tinggi karena dengan kerjasama dan kekompakan Subang bisa menjalankan program yang telah di rencanakan pada tahun 2016 -2017 dan untuk tahun 2018 ini semoga apa yang di rencanakan bisa dilaksanakan.
Dengan ditunjang adanya beberapa pembangunan yang berskala internasional yaitu adanya pembangunan pelabuhan internasional Patimban dan bendungan Sadawarna yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD daerah Subang.
Selain itu Bupati juga menyampaikan Musrenbang berkaitan dengan RKPD yaitu RKPD tahun 2019 harus bisa menyelesaikan masalah tahun sebelumnya, RKPD harus dapat tercapai target pembangunan, RKPD harus dapat mendapatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan Pemkab Subang dan RKPD harus berdampak langsung pada masyarakat secara utuh.
(abh)
