Modus penyimpangannya tanah yang digunakan seharusnya tanah merah, faktanya mengambil tanah dari limbah galian saluran irigasi BBWS di sekitarnya yang sedang di normalisasi. Dugaan penyimpangan lainnya penggelapan pajak Mamin Rapat sebesar Rp.200 ribu belum disetor, tutur sumber yang keberatan disebut identitasnya.
Di TA 2016 Desa Kalensari mendapat kucuran dana DD sebesar Rp.671.226.500,- dan ADD sebesar Rp.556.483.250,- yang diduga diselewengkan dana bersumber PADS sebesar Rp.9.150.000,- dari pos tidak terduga tidak sesuai peruntukannya; Dana bersumber DD, dari kelebihan pembelian bahan pada pembangunan TPT-SPAL senilai Rp.20.692.000,-, kemahalan harga semen Rp.10.624.900,- dan sisa pekerjaan fisik jembatan senilai Rp.3.519.000,-; Dana bersumber ADD, untuk rehab kantor Desa pembangunan Tiang dan Logo Organisasi Desa senilai Rp.7.865.715,-, SPJ yang keabsahan diragukan Rp.19.855.000,- dan Pajak PPN dan PPh Psl22 Rp.235.854,-
Atas kasus ini MMN.CO sudah melayangkan surat wawancara khusus kepada Kepala Desa Mekarjaya melalui surat No.02/Biro-Sbg/Konf/VIII/2017 dan Kepala Desa Kalensari melalui surat No.01/Biro-Sbg/Konf/VIII/2017, namun tidak mendapat jawaban, begitu pula ketika menyambangi ke kedua kantor Desa dimaksud Kepala Desanya tidak berhasil ditemui.
Tim Investigasi dan Klarifikasi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi-RI (GNPK-RI) Prov.Jawa Barat A. Sutisna, Sm. Hk saat dihubungi mengungkapkan, mencuatnya dugaan penyimpangan dana-dana Desa menilai bila oknum-oknum yang terlibat bancakan dana itu sepertinya sudah kehilangan nurani dan rasa nasionalismenya sudah rapuh.
Oleh karena itu pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan. Kesemuanya agar pro aktif, segera selidiki terendusnya kasus-kasus pelanggaran hukum itu. Bila di kemudian hari oknum-oknum yang terlibat terbukti, beri hukuman yang setimpal, agar ada efek jera. Ujarnya.
