Namun, persoalan terbesar sesungguhnya mungkin bukan terletak pada dapur, melainkan pada manusia yang mengelolanya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Di Jepang, transparansi menjadi bagian dari budaya administrasi. Orang tua ikut mengawasi pembiayaan makan siang sekolah. Pemerintah daerah memiliki mekanisme audit yang berjalan rutin. Kepercayaan dibangun melalui akuntabilitas.
Di Indonesia, proyek bernilai ratusan triliun rupiah hampir selalu datang bersama pertanyaan yang sama: siapa yang akan mengambil keuntungan paling besar?
Belum lama berjalan, MBG sudah diterpa dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi tata kelola yang menurut hasil audit BPKP berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp10,5 triliun setiap tahun. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah uang yang seharusnya berubah menjadi telur, susu, sayuran, ikan, dan protein di piring anak-anak Indonesia. Modus yang terungkap pun memperlihatkan wajah lama birokrasi kita: dugaan jual beli titik SPPG, penunjukan yayasan atau mitra yang memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu, hingga praktik-praktik yang lebih menyerupai pembagian proyek daripada pelayanan publik.
Korupsi akhirnya tidak berhenti sebagai persoalan administrasi. Ia turun langsung ke meja makan. Ketika anggaran dipotong di tingkat atas, kualitas bahan pangan ikut menurun. Porsi diperkecil. Pengawasan dikurangi. Standar kebersihan menjadi nomor sekian. Yang paling dirugikan bukan pejabat ataupun kontraktor, melainkan anak-anak sekolah yang tidak pernah tahu bahwa makanan di hadapan mereka telah melewati begitu banyak tangan yang sibuk menghitung keuntungan.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
