Ironinya, skandal ini muncul ketika Mahkamah Konstitusi masih harus turun tangan memastikan agar pendanaan MBG tidak menggerus alokasi wajib pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kita bahkan belum selesai memperdebatkan sumber anggarannya, sementara kualitas pelaksanaannya sudah lebih dahulu dipertanyakan. Di sinilah letak persoalan yang sering luput dibicarakan. Kita terlalu sibuk membandingkan menu, padahal yang seharusnya dibandingkan adalah sistem.
Kyūshoku berhasil bukan karena masyarakat Jepang lebih pandai memasak daripada kita, bukan pula karena ikan mereka lebih segar atau sayur mereka lebih hijau. Program itu berhasil karena dibangun di atas budaya disiplin, tata kelola yang transparan, birokrasi yang relatif bersih, logistik yang matang, serta pendidikan karakter yang ditanamkan selama puluhan tahun.
Indonesia justru memulai dari arah sebaliknya. Kita ingin hasil besar dalam waktu singkat, sementara fondasi kelembagaannya masih rapuh. Kita lebih sibuk meresmikan dapur daripada memastikan dapur tersebut aman, lebih cepat membagikan foto seremonial daripada membangun sistem pengawasan yang benar-benar bekerja, lebih rajin menghitung jumlah porsi daripada menghitung risiko yang mengintai di balik setiap piring. Program sebesar apa pun akan selalu gagal apabila yang dibangun lebih dahulu hanyalah romantisme politiknya.
Pada akhirnya, yang perlu kita tanyakan bukanlah apakah Indonesia membutuhkan program makan bergizi gratis. Jawabannya tentu iya. Yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia sudah cukup siap menjalankannya dengan aman, jujur, dan berkelanjutan.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
