Niat baik untuk menekan stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki gizi anak bangsa tidak pernah salah. Namun, niat baik yang dipaksakan tanpa kesiapan sistem justru dapat berubah menjadi bumerang. Anak-anak tidak bisa dijadikan kelinci percobaan bagi proyek yang logistiknya belum matang, pengawasannya belum kokoh, dan tata kelolanya masih dibayangi praktik korupsi.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Langkah Kepala BGN yang mulai mencopot ratusan kepala dapur bermasalah serta menerapkan kebijakan zero tolerance tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, tindakan reaktif tidak akan pernah cukup apabila akar persoalannya masih dibiarkan hidup. Korupsi struktural, koordinasi antarlembaga yang lemah, pengawasan yang longgar, serta ketimpangan infrastruktur adalah penyakit yang harus disembuhkan lebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai keberhasilan program.
Indonesia perlu belajar dari Jepang, tetapi bukan sekadar meniru menu makan siangnya. Yang harus ditiru adalah kesabaran mereka membangun sistem, keberanian mereka menjaga transparansi, dan kedisiplinan mereka memastikan bahwa setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak benar-benar aman.
Sebab sebelum tangan-tangan kotor dibersihkan dari pengelolaan anggaran, sebelum rantai distribusi benar-benar siap, dan sebelum keselamatan anak ditempatkan di atas kepentingan politik, romantisme tentang makan gratis yang mendidik bangsa hanya akan menjadi dongeng pembangunan yang terdengar indah di atas podium, tetapi terasa pahit ketika tiba di meja makan sekolah.
MetroMediaNews.co memberikan Reward bagi Penulis, Kontributor, dan Wartawan dengan kategori Berita Terbaik, View Terbanyak, dan Kontributor Terbaik. ✍️ Kirim artikel Anda sekarang »
