JAKARTA, MMN.CO – Sejumlah warga melakukan aksi simpatik “Indonesia Waras” di depan gedung KPK, mereka melakukan aksi untuk mendukung KPK dan menolak DPR yang mengajukan hak angket terhadap KPK terkait kasus e-KTP.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Kedatangan massa yang terdiri dari budayawan, seniman hingga aktivis antikorupsi tersebut untuk menyatakan diri menolak hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam aksinya, massa yang hadir mengenakan atribut serba merah-putih. Massa ada juga yang mengenakan atribut demi anak generasi (DAG), dan membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap hak angket.
“Kami berdiri di depan KPK, bukan dibelakang KPK. Bagi kami hanya ada dua pilihan, berkawan atau melawan koruptor,” ujar Sys Ns, koordinator Indonesia Waras, kepada metromedianews.co di Gedung KPK, Kamis (15/06/17) sore.
Massa Indonesia Waras menilai bahwa keputusan DPR untuk menggulirkan hak angket sama dengan menghina akal sehat rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sah, menurut massa Indonesia Waras, penggunaan hak angket sesuai aturan seharusnya ditujukan kepada pemerintah bukan kepada penegak hukum.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang masih belum tersentuh. Agus pun mengatakan bila penuntasan perkara besar itu dilakukan dalam waktu dekat.
“Insyaallah akan menjaga amanah yang Anda berikan, kami akan mempercepat penuntasan kasus-kasus besar korupsi di negara kita,” ujar Agus Marwoto. Dia bersama 2 Wakil Ketua KPK yaitu Saut Situmorang dan Laode M Syarif saat itu tengah menerima dukungan yang disampaikan ke KPK untuk melawan hak angket yang digulirkan DPR.
Related Posts:
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
