“Diterangkan nomor P-IRT adalah ijin edar untuk pangan industri rumah tangga bukan untuk obat tradisional seperti jamu atau bentuk lain nya yang diiklankan atau dipromosikan dengan berbagai khasiat untuk kesehatan. Tetapi produk yang kami temukan ini menggunakan ijin edar yang sama, artinya ini ada suatu kejanggalan dalam produk tersebut dan bisa dibilang produk ilegal yang tidak memiliki kepastian keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat. Untuk itu kami dari GMPRI akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia, Rifki Oktarian, S.Kom bersama Muhammad Ali SH selaku Ketua Umum, mengecam keras bagi pelaku usaha yang menjual obat-obatan tidak berizin karena sangat merugikan konsumen dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Menurutnya pelaku usaha yang mengedarkan obat tanpa izin edar dapat dijerat sesuai dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
“Selain itu mereka juga bisa dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar”. Dan kami tegaskan akan pantau produk herbal ilegal di 32 provinsi di Indonesia demi melindungi semua konsumen herbal dari pengusaha yang ingin meraup keuntungan besar dengan memakai ijin palsu ijin pangan tanpa melalui uji kinis yang panjang, kami nilai masyarakat dijadikan kelinci percobaan jika produk laku dipasaran akan didaftarkan ke BPOM. Kami harap masyarakat harus lebih berhati-hati jangan dijadikan kelinci percobaan yang membahayakan kesehatan,” jelasnya.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
