President Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) Bakri Remmang, S.H., M.H., CPL., CTLA., Med., CMC menegaskan bawasanya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, wartawan dilindungi oleh Undang- Undang.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
Adanya upaya pengancaman dan juga rasisme dari salah satu oknum yang membekingi produsen obat herbal palsu kepada salah satu Tim Bernas merupakan tindakan yang melawan hukum. Kegiatan rasisme yang dilakukan oleh oknum tersebut termasuk kedalam tindakan diskriminatif, pelaku rasisme dapat terjerat hukuman sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Menurut Bakri Remmang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Jurnalis Media Siber Indonesia (PJMI) tindakan yang menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
“Wartawan dilindungi undang-undang jadi jangan takut untuk melakukan tugas dan fungsi dilapangan, mengenai adanya upaya pengancaman dari salah satu organisasi yang memback up produk herbal ilegal kami dan seluruh tim akan ikut membantu dan mengusut mafia produk obat herbal yang selama ini meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Anggota Organisasi Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) SBH akan terus melakukan tugas dan fungsi wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pers tahun 1999. Menurutnya pers sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas melakukan kontrol sosial.
MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »
