Haryopun angkat bicara. “Pasti akan kami proses dan turun ke sana, namun butuh waktu untuk menyelidikanya,” kata Haryo.
Sebelumnya, Kamis (9/11/2017) Kementerian Pendayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menerima laporan terkait rekruitmen CPNS Honorer K2 Siluman di Kab. Subang pun berjanji akan sungguh-sungguh menindaklanjuti laporan tersebut.
Sementara sebagai dasar untuk aksinya itu, KAMPAK menyatakan, “Demi Tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, Nilai-Nilai Kemerdekaan, Persatuan, Kedaulatan, Keadilan, Kemakmuran Dan Kebajikan Universal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta Ini.
Selain itu, KAMPAK pun membawa tuntutan sebagai berikut, Mendesak Bareskrim Mabes Polri segera menuntaskan pelaku lain kasus korupsi dana BPJS Subang, Korupsi Anggaran Dinkes Subang TA 2013-2014 Rp11,9 M, Korupsi Dana Jamkesmas di Dinkes Subang Rp2,5 M, segera menahan para pelakunya, melakukan Supervisi kasus korupsi PT.Subang Sejahtera (nomenklatur dulu) sudah 5 tahun tidak jelas prosesnya dan Asuransi DPRD Subang di Tipidkor Polres Subang.
(abh)
