PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
PENERIMAAN MURID BARU
BOARDING SCHOOL
AL-MASKUN
YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Pendidikan terpadu berbasis Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mandiri.
JENJANG PENDIDIKAN
🎓 MI
📚 SMP
🏫 SMK
🕌 PESANTREN
KEUNGGULAN
✔ Pendidikan Formal & Pesantren
✔ Pembinaan Akhlak & Karakter
✔ Lingkungan Islami
✔ Membentuk Kemandirian Santri
HOME

Mendagri: Meikarta Ijin dari Bupati Sudah Ada, Namun Dilarang Wagub Jabar

416
×

Mendagri: Meikarta Ijin dari Bupati Sudah Ada, Namun Dilarang Wagub Jabar

Sebarkan artikel ini

 

| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.

TANGERANG, METROMEDIANEWS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak menghambat peran swasta untuk ikut terlibat langsung memajukan daerah.

Terkait hal itu, Mendagri menyinggung Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar yang mengancam untuk tidak memberikan izin proyek kota mandiri Meikarta di Cikarang.

“Seperti Meikarta, izin dari bupati sudah ada, namun dilarang oleh wagubnya. Padahal aturan yang mengatur pergubnya belum ada,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) dan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Gedung ICE, Serpong, Tangerang, Kamis (15/9/17) siang.

“Banyak sektor swasta yang ingin memajukan daerahnya namun masih banyak hambatan, mulai dari perizinan, kebijakan-kebijakan lain yang ikut menghambat. Ini harus segera dicermati.” tegasnya.

Dia mengimbau agar jangan sampai peran swasta seperti pengembang dalam membangun daerah terhambat. Dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo, keterlibatan swasta menjadi skala prioritas dan strategis, yang dilakukan dan disinkronkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Ini sebagai program strategis pusat, pada saat janjinya dan hukumnya wajib dan menjadi skala prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” papar Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan, jika ada gubernur, bupati dan walikota terpilih yang punya janji politik kepada masyarakat. Hal itu harus disinkronkan dan bersinergi dengan baik untuk mengamankan program pusat sampai kepada tingkat desa.

Pendaftaran Jurnalis – MetroMediaNews.co

MetroMediaNews.co membuka pendaftaran jurnalis bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. 📝 Daftar sekarang »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *