Eswanto juga mempertanyakan peran DPRD terkait fungsi controling. Apakah sebelum penetapan APBD tidak mencermati Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan Flapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “ Dalam menyusun anggaran yang dilakukan TPAD khan bersama-sama panitia anggaran (Panggar) DPRD, mestinya Panggar sejak dini sudah bisa mendeteksi mana yang skala prioritas dan bukan. Apakah pembangunan gedung kantor Kejari tergolong skala prioritas, jangan-jangan Panggar turut bermain mata,” tegasnya mencurigai.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
(BH)
MetroMediaNews.co memberikan Reward bagi Penulis, Kontributor, dan Wartawan dengan kategori Berita Terbaik, View Terbanyak, dan Kontributor Terbaik. ✍️ Kirim artikel Anda sekarang »
