Sementara itu di institusi ini, komoditi yang dipasarkan secarik kertas berharga mulai dari SK Kenaikan pangkat, Eselon jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Pendidikan Kedinasan/penjejangan kerir, Penyesuaian Ijazah (PI), Mutasi, Perpanjangan Jabatan, Pensiun dan sebagainya.
| Dukung kami melalui layanan Berita Promosi, Advertorial, dan Publikasi Usaha. Klik di sini.
“Konsumennya khusus kalangan para PNS di lingkup Pemkab Subang,” ucap sumber yang sangat mengetahui seluk beluk di BKPSDM panjang lebar kepada MMN.CO, Sabtu (29/7/2017).
Lebih dari itu sang sumber menambahkan, bahwa terkait gelaran mutasi, rotasi dan promosi untuk menduduki kursi jabatan mulai eselon IV, III dan II sudah dibandrol sesuai dengan kompetensinya, mulai dari tarif puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Indikasi ini seperti disuarakan sejumlah Ormas dan LSM pengunjuk rasa beberapa waktu silam di perkantoran Pemkab dan DPRD Subang. Menurut mereka kini warga Kabupaten Subang mulai krisis kepercayaan terhadap pejabat Eksekutif dan DPRD Subang, pasalnya sudah banyak pejabat yang duduk di eksekutif dan legislatif terlibat korupsi seperti terungkap dalam persidangan kasus mantan Bupati Subang Ojang Sohandi.
Para pejabat terkesan hanya ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sehingga tindakan peras memeras sesama pejabatpun kerap dilakukan.
Disebut-sebut uang suap dari PNS yang baru kena mutasi, rotasi dan promosi yang dihimpun dr. Ar (merupakan anak kandung Bupati yang kini menjabat Sekretaris RSUD Ciereng) dan ULM (Mantan Pejabat Pemkab Subang juga sebagai Sekjen DPD Golkar) di sekitar Rest Area Jalan Tol Cipali. Mereka yang terkena mutasi dikutip uang antara Rp.50 juta hingga Rp.200 jutaan.
Mari bersama menebar kepedulian melalui program sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah, perusahaan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan maupun kerja sama.
