Sementara itu, pejabat berkompeten BPN Subang belum berhasil dikonfirmasi, meski MMN sudah berulang kali menyambangi di kantornya di jalan Mayjen Sutoyo-Subang.
Menanggapi itu, fungsionaris DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kabupaten Subang Eswanto (12/3) menyebut, oknum panitia yang terlibat seharusnya segera dicokok oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya berdasarkan konstruksi yuridis dalam kontek ini aparat penegak hukum tidak usah menunggu adanya pengaduan dari masyarakat.
“Kasus ini bukan delik aduan, melainkan laporan peristiwa pidana,” tegasnya.
Kasus ini tegolong pungli dan setiap pungli adalah bagian tindak pidana korupsi. “Setiap pungutan tanpa dilandasi undang-undang adalah pungli. Apapun dalihnya kebiajakan yang dibuat Pemerintah Desa/Panitia dinilai tetap bertolak belakang dengan regulasi pemerintah tasnya,” ucapnya geram.
(abh)
Apalagi kami warga pasirkareumbi subang yang belum mendapatkan kejelasan hingga sekarang dari tahun 2017 … belum mendapatkan realisasi apapun …jangankan sertifikat untuk pengukuranpun hanya janji belaka …padahal kami sudah terpungut 800.000/ orang … bagaimana ini ???
ada no kontak yang bisa kami hubungi. Thanks
Sya wargadesa sukamandi jaya kec ciasem pun belum ada jawaban yng pasti dari petugas desa.
Klo pungutan cuma 380rbu .tlong di bantu agar kami bisa mendapatkan hak kami .
Kami warga desa belendung kec cibogo..
Kenapa di desa kami begitu sulit membuat sertipikat tanah..dan kalau pun ada harga nya sangat mahal dan lama proses nya..tolong admin,,segera di tindak lanjuti di kab subang…kami sangat membutuhkan sertipikat,,buat modal usaha